3. Ijin Mendirikan Bangunan

Ijin Mendirikan Bangunan
A.Dasar Hukum
1.Peraturan Daerah Kabupaten tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
2.Peraturan Daerah Kabupaten tentang Bangunan
B.Ketentuan Umum
1.Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten dalam rangka mendirikan Bangunan secara fisik berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997
2.Bangunan yang dimaksud adalah sesuatu yang didirikan atau dibangun yang melekat pada tanah
3.Ijin Mendirikan Bangunan sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan
4.Jangka waktu berlakunya Izin Mendirikan Bangunan selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan bentuk.
C.Kriteria Penerbitan
1.Peletakan bangunan sesuai dengan ketentuan teknis : garis sempadan bangunan, Koefisien dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Ketinggian Bangunan
2.Setiap bangunan yang akan dibangun harus direncanakan peletakannya pada lokasi dalam bentuk Site Plan dan atau Gambar Situasi.
3.Site Plan bangunan yang akan dibangun terlebih dahulu mendapat Pengesahan Site Plan
D.Persyaratan
1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2.Keterangan Batas Tanah yang diketahui Ketua RT dan Kepala Desa/Kelurahan setempat.
3.Surat kuasa apabila penandatangani permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri
4.Foto copy bukti hak tanah
5.Gambar konstruksi bangunan
6.Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah ( IPPT )
7.Ijin Lokasi *)
8.Peta Site Plan yang sudah mendapat pengesahan *)
*)Untuk pembangunan bangunan strategis dan kompleks, serta tetentu yang dikategorikan dengan itu